REGIONALSULAWESI.ID| Makassar- “Keberadaan kami seperti dijadikan “sapi perah”, kata Ir. H. Nupri Basri selaku perwakilan paguyuban warga royal apartemen, Kamis (4/2/2021)

Kami ini membeli sesuatu yang sudah di bayar, kita sudah beli tetapi masih harus di bayar lagi dengan model iuran, dan inilah yang sebenarnya ingin kita bicarakan dengan mereka, lalu pengelola di sana (royal apartemen), persoalannya sangat sulit untuk ditemui.

Kemudian, kami pernah menyurat kepada Camat Panakkukang untuk melakukan audiensi sebanyak tiga kali, tapi sampai saat ini tidak pernah bertemu, BPN saja menyurat dia tidak datang.

‎”Jadi seakan-akan pengelola ini diduga memelihara konflik yang berkepanjangan yang sejak dari dulu tidak bisa selesai, itulah yang saya katakan sangat arogan”, demikian Ir. H. Nupri Basri.

Ir. H. Nupri Basri selaku perwakilan paguyuban warga royal apartemen, Kamis (4/2/2021)/(Foto:pls/regionalsulawesi.id)

Lanjutnya, mereka berlaku seenaknya menaikan iuran yang ditetapkan tidak berdasarkan pada aturan, seharusnya kalau iuran dapat di naikkan dengan catatan harus dengan persetujuan pemilik. Di undang pemiliknya untuk menyampaikan bahwa ini kita kekurangan biaya sekian sehingga seluruh pihak dapat mengetahui.‎

Seperti listrik itu tidak boleh di perdagangkan dengan menaikkan iuran, yang memiliki hak untuk menjual itu PLN, jadi listrik per-KWH-nya berapa dan nilainya berapa itu maka tidak boleh di naikkan kalau dia naikkan itu berarti ada dugaan suatu unsur penipuan.

Selanjutnya beberapa anggota DPRD Kota Makassar yang menerima kunjungan audiensi perwakilan paguyuban warga royal apartemen belum memberikan tanggapan.

“Kami belum bisa memberikan komentar, nantilah setelah kami sudah cek situasi dilapangan,” tutur salah satu anggota di Komisi A DPRD Kota Makassar.

(pls/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini