Oleh: Andre Vincent Wenas

Ya, lagi-lagi mafia tanah! Menjengkelkan memang.

Seperti sudah disinyalir sebelumnya, bahwa praktek mafia tanah ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja.

Kali ini mencuat kasus di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Perihal pembayaran dobel di lahan Stadion Duasudara Bitung. Pemkot membeli lahannya sendiri? Bagaimana ceritanya?

Sederhananya, lahan stadion itu dulu (1986-1987) sudah dibayar oleh Pemkot Bitung kepada pemilik lahan (Keluarga Luntungan-Wulur dan Rompis-Pate). Lalu…

Lalu, entah bagaimana, 5 tahun kemudian (tahun 1992) muncul sertifikat atas nama pribadi terhadap lahan itu (artinya status kepemilikan lahan berubah ke pihak lain). Dan… kepada “pemilik baru” itu Pemkot Bitung pun melakukan pembayaran lagi!

Lho, kok dobel bayar?

Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana si “pemilik baru” itu bisa punya sertifikat atas lahan yang telah dijual kepada Pemkot Bitung? Lalu bagaimana ia bisa menagih lagi ke Pemkot Bitung, dan mengapa Pemkot Bitung pun mau membayarnya lagi? Akhirnya, bagaimana mungkin Pemkot Bitung dulu bisa membangun stadion di atas lahan yang belum jelas status kepemilikannya?

Ini pertanyaan-pertanyaan yang lumrah saja. Dan perlu dijawab tuntas.

Adapun dana yang digunakan untuk membayar kepada “pemilik baru” itu dibagi jadi 2 termin. Termin pertama dari APBD 2020 sekitar Rp 5,1 milyar sudah dibayarkan. Lalu termin kedua juga sekitar Rp 5,1 milyar akan dilanjutkan lagi dengan APBD 2021! Namun tertunda lantaran keburu ribut di ruang publik.

Adalah Aliansi Masyarakat Sipil Bitung (AMSB) yang mengangkat isu ini dan melakukan protes. Lalu saksi-saksi pun bermunculan. Termasuk dari pihak penjual awal dan mantan Camat Bitung Tengah, Ramoy Markus Luntungan, yang saat akad jual-beli di pertengahan tahun 1980-an itu menjadi saksi sekaligus pejabat PPAT.

Lalu apa sebetulnya alasan (argumen) Pemkot Bitung sampai mau membayar (lagi?) kepada “pemilik baru” itu?

Untuk itu Walikota Bitung, Max J. Lomban angkat bicara. Dia bilang,

“Pada saat dibangun, lahan kompleks Stadion Dua Sudara ternyata belum berstatus milik Pemerintah Kota Bitung. Dari total luas lahan kompleks Stadion Dua Sudara sebesar 37.020 m2, sampai tahun 2020 yang menjadi hak milik Pemerintah Kota Bitung hanya seluas 7.006 m2.”

Dan,

“Lahan seluas 7.006 m2 tersebut sebelumnya telah dipisahkan dari sertifikat induk (pemisahan diri sendiri) pada tahun 1986 sehingga keluarlah SHM Nomor 356 Manembo-nembo atas nama Cornelia Wullur. Selanjutnya, pada tahun 1986 lahan 7.006 m2 tersebut dibeli oleh Muhammad Aris Patanghari dari Cornelia Wullur.”

Ini terasa aneh, bagaimana bisa lahan 7006 m2 yang sudah dibeli oleh Pemkot Bitung dari Cornellia Wullur bisa dibeli oleh Muhammad Aris Patanghari dari Cornelia Wullur? Siapa pula Muhammad Aris Patanghari itu?

Mungkin pihak Pemkot, BPN, pihak Cornellia Wullur dan pihak Muhammad Aris Patanghari bisa menjawabnya, sambil menunjukan bukti-bukti terhadap peristiwa jual-beli lahan tersebut.

Kemudian lanjut Max Lomban,

“Pada tahun 2006, lahan tersebut dibayar melalui pelepasan hak oleh Pemerintah Kota Bitung dari ahli waris Alm. Muhamad Aris Patanghari. Pelepasan hak dari ahli waris Alm. Muhamad Aris Patanghari kepada Pemerintah Kota Bitung tertanggal 26 Juni 2006. Penuntasan sertifikat atas lahan seluas 7.006 m2 tersebut dilakukan pada tahun 2007 melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 Manembo-nembo Atas (atas nama Pemerintah Kota Bitung).”

Kesimpulannya menurut Walikota Bitung itu,

“Jadi, yang dimaksudkan dengan lahan stadion sudah pernah dibayar/dibebaskan adalah lahan seluas 7.006 m2 tersebut.”

Jadi sisanya bagaimana? Max Lomban pun melanjutkan,

“Status kepemilikan sebagian lahan kompleks Stadion Dua Sudara adalah atas nama Bapak Sinyo Harry Sarundajang, yaitu lahan seluas 30.014 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Manembo-nembo, yang dibeli secara pribadi pada tahun 1992 dari pemilik sertifikat atas nama Cornelia Wullur.”

Hmm… kok agak aneh ya? Bukankah dulu di pertengahan tahun 1980-an Bapak Sinyo Harry Sarundajang (saat itu ia Walikota Bitung) bersama Ramoy Markus Luntungan (saat itu Camat Bitung Tengah) yang bersama-sama ikut dalam transaksi jual-beli lahan dari pemilik lahan (Keluarga Luntungan-Wulur dan Rompis-Pate)?

Sehingga semua pernyataan Max Lomban pun dibantah oleh Mantan Camat Bitung Tengah Ramoy Markus Luntungan (yang juga Mantan Bupati Minahasa Selatan).

Ramoy menyatakan bahwa semua lahan itu sudah lunas dibayar tahun 1986-1987. Sudah beres semua. Sehingga pembangunan stadion pun bisa dilakukan.

Bahkan sebagai Walikota Bitung saat itu, Sinyo Harry Sarundajang pun sempat memohon bantuan pembangunan stadion itu kepada Menpora di Jakarta dalam bentuk bantuan dana serta bantuan teknis. Dan ini menurut Ramoy serta Aliansi Masyarakat Sipil Bitung adalah salah satu bukti atau inidikasi kuat bahwa segala urusan kepemilikan lahan sudah beres.

Singkat cerita, kontroversi di seputaran isu lahan Stadion Duasudara ini semakin memanas.

Lalu bagaimana?

Yang jelas ada 2 versi cerita. Versi Walikota Max Lomban versus versi Mantan Camat Ramoy Markus Luntungan (dan pihak keluarga pemilik lahan pertama). Masing-masing punya argumennya sendiri.

Maka, supaya semua menjadi jelas dan adil bagi pihak-pihak yang bersengketa, segera bawalah kasus ini ke ruang pengadilan.

Buktikan dengan alat-alat bukti yang sahih serta saksi-saksi yang kompeten agar menjadi jelas dan terang benderang duduk perkaranya.

Keadilan harus ditegakkan, dan itu harga mati yang tak bisa ditawar.

BPN bersama para pihak yang bersengketa tentu bisa menunjukkan semua bukti-bukti yang diperlukan.

Yang jelas, jangan sampai ada uang rakyat yang diselewengkan. Itu kejahatan luar biasa yang mesti masuk ke ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

Segera saja gugat ke pengadilan.

Buka-bukaan dan buktikan, untuk sungguh-sungguh mencari keadilan bagi yang berhak. Semua mesti transparan. Jangan biarkan virus korupsi ini menyebar kemana-mana!

“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country.” – Karl Krau.(*)


*)Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini