Ilustrasi/LukmanHakim.
Ilustrasi

Negara Belum Ada Untuk Wartawan?

Diposting pada

Oleh: Lukman Hakim (Wartawan)

MAKASSAR | Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 (Bab1) bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian pada Pasal 1 (4), Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Olehnya itu mengapa tulisan sederhana ini sengaja ditorehkan, agar menggugah pengelolah negara (pemerintah) supaya dapat perhatian khusus bagi Wartawan dalam hal penghargaan karya.

Perhatian pemerintah atau kepedulian terhadap Wartawan jikalau boleh adanya pemberian penghargaan atau rewards dalam bentuk tunjangan Sertifikasi Wartawan atau Serwan seperti yang diterima pengajar (Guru dan Dosen) dalam bentuk Tunjangan Sertifikasi Guru dan Sertifikasi Dosen.

Mengapa hal itu harus ada bagi Wartawan? sebab Wartawan adalah pekerja intelektual yang mengajar di ruang publik dengan jumlah audiens tidak terbatas melalui produk jurnalistiknya.  Jadi  Wartawan sebenarnya adalah Universitas Universal.

Guru dan Dosen mengajar di ruang kelas dalam jumlah terbatas tetapi negara ada untuk Guru dan Dosen. Namun hingga saat ini negara belum ada untuk Wartawan secara general.

Jadi kalau ada penilaian bahwa Serwan akan mematikan idealisme dan sikap kritis Wartawan, maka itu adalah pendapat emosional, sebab kerja Wartawan bukan hanya mengkritisi tetapi sesuai dengan fungsi pers pada pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, yakni Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.

Kontrol sosial hanya salah satu item, padahal Wartawan cerdas selalu melakukan kontrol secara konstruktif, ada solusi dari kontrol tersebut. Tinggal bagaimana cara Wartawan melakukan kontrol tersebut secara beretika.

Kemudian, Negara sangat memahami terhadap Guru dan Dosen, sebab untuk Guru dan Dosen Negeri gajinya terjamin, tetapi banyak kalangan Swasta di daerah memiliki Guru dan Dosen tetapi sulit membayar gajinya. Negara paham itu dan memberikan Tunjangan Sertifikasi.

Saatnya pemahaman yang sama juga diberikan kepada Wartawan melalui Tunjangan Serwan, sebab kasusnya sama. Media besar arus utama (Main Stream) biasanya mampu membayar gaji Wartawannya secara layak, sedangkan media di daerah sulit menggaji Wartawan-nya.

Namun mereka tetap setia pada profesinya, sehingga menjadi sesuatu yang adil bila negara ada untuk Wartawan dalam bentuk Tunjangan Serwan.

Artinya, untuk mendapat Tunjangan Serwan, maka wajib kompetensi bagi Wartawan sesuai kesepakatan beberapa organisasi pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers (DP) akan terpenuhi, namun kompetensi itu harus memiliki reward, mengingat biayanya tidak murah untuk memperoleh sertifikat tersebut.

Diketahui ada dua Lembaga Uji Kompetensi Wartawan di Indonesia, yakni Dewan Pers dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Dewan Pers melalui penyelenggara uji yakni Organisasi Pers, Perusahaan Media, Perguruan Tinggi dan lainnya. BNSP melalui Lembaga penyelenggara uji, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) serta TUK (tempat uji Kompetensi).

Materi uji dari dua lembaga uji itu sama, sebab semua bahan uji dari para wartawan senior dalam bentuk tim. Pengujinya juga sama oleh wartawan senior dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pola uji berbeda, Dewan Pers dengan cara kelompok dan BNSP dengan cara personality.

Pola uji DP adalah portofolio, observasi, interview, unjuk kerja, link dan simulasi. Sedangkan BNSP adalah portofolio, observasi, interview dan unjuk kerja.

Portal berita bernama regionalsulawesi.id dengan tagline; Tajam Sudut Pandang Dunia