Video aksi Unras AMPK Makassar di depan Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Makassar, Rabu (23/11/2022).
Video aksi Unras AMPK Makassar di depan Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Makassar, Rabu (23/11/2022).

Ratusan Massa AMPK Unras di Polrestabes Makassar, Berikut Tuntutannya

Diposting pada

regionalsulawesi.id | Makassar- Ratusan massa AMPK Kota Makassar –Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan- memadati Kantor PN Makassar dan Polrestabes Makassar melakukan unjuk rasa dengan beberapa tuntutan, yaitu mempertanyakan mengapa terjadinya penundaan perintah eksekusi lahan, Rabu (23/11/2022).

Berdasarkan penetapan Eksekusi Nomor 50/EKS/2014/PN.Mks. Jo
No.175/Pdt.G/2017/PN.Mks terhadap putusan pengadilan Negeri Makassar Tanggal 2 Mei 2012 No: 175/Pdt.G/2011/PN.Mks, jo No: 175/Pdt.G.Intv/2011/PN.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 September 2012, No : 243/PDT/2012/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2014, No : 2278 K/Pdt/2013, jo, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2015 Nomor : 231/PK/Pdt/2013, Jo, Putusan Mahkamah Agung RI 16 Desember 2020 Nomor : 836/PK/Pdt/2020 Perkara antara Eddy Aliman, Dk (Penggugat/ Pemohon Eksekusi) melawan PT. Timurrama Dkk (Para Tergugat/Pemohon Eksekusi) yang di laksanakan pada hari Senin lalu, 11 Juli 2022 atas objek tanah dan bangunan yang terletak pada jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makasaar (Showroom Mazda) yang dinilai tidak maksimal baik yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Makassar maupun pengamanan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar sehingga eksekusi tersebut dinyatakan ditunda dengan batas waktu yang tidak di tentukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan (AMPK) Kota Makassar menyatakan sikap;

1. Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

2. Mendesak Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan atensi terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Mei 2012 No : 175/Pdt.G/2011/PN.Mks, jo No : 175/Pdt.G.Intv/2011/PN.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 September 2012, No : 243/PDT/2012/PT.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2014, No :2278 K/Pdt/2013, jo, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2015 Nomor : 231/PK/Pdt/2015, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 836/ PK/Pdt/2020 yang diketahui telah berkedaulatan hukum tetap.

3. Mendesak Kapolrestabes Makassar untuk memberikan pengamanan maksimal terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makasaar pada tanggal 2 Mei 2012 No : 175/Pdt.G/2011/PN.Mks, jo. No :175/Pdt.G.Intv/2011/PN.Mks, Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar tanggal 19 September 2012, No : 243/PDT/2012/PT.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2014, No :2278 K/Pdt/2013, Jo, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2015 Nomor : 231/PK/Pdt/2015, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 836/PK/Pdt/2020 yang di ketahui telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa ketika Poin 1, 2, dan 3 tidak dipenuhi maka kami akan melakukan aksi yang berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Pasal 28 E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatukan; “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Dani selaku Koordinator Penanggung Jawab Ormas mengatakan, kami membutuhkan dukungan penuh kepada Pengadilan dan Polrestabes Makassar, untuk melaksanakan jalannya hukum yang sebenarnya apalagi ini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Namun perintah putusan eksekusi keluar sudah tiga kali yang kemudian dimohonkan namun tidak terlaksana, pertama tanggal 11 Juli 2022 sudah bisa melaksanakan aksi karena pengadilan dan juru sita dalam hal ini sudah siap di lokasi, tinggal dilakukan membacakan keputusan eksekusi, tetapi apa yang terjadi itu ditunda, yang menunda adalah pihak dari Kepolisian dan Pengadilan dengan alasan keamanan.

Yang kedua, diagendakan lagi tanggal 4 Agustus 2022 pengadilan siap tetapi pengamanan yang tidak siap.

Dodi Hendra Sakti, SH., MH., bersama dengan Sbali, SH Selaku Humas PN Makassar mengatakan, saya mewakili dari Ketua Pengadilan Makassar, dan pertama salam dari pimpinan kami selaku Ketua PN Makassar karena ada pertemuan.

Beliau tidak bisa hadir, Kami menghargai teman-teman maka dari itu kami menerima aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir di sini,

katanya.

Dodi Hendrasakti, SH, MH., Humas PN Makassar.

Lanjutnya, 30 November itu yang eksekusi yang keempat kalinya apa yang disampaikan oleh teman-teman LSM dan adek-adek Mahasiswa itu bagi kami semua benar tidak dapat disangkal namun ada amar dalam putusan yang memenangkan perkara.

Akan tetapi adanya penambahan, kita ingatkan sebenarnya tadi teman-teman sudah mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia kita ialah negara hukum dan pengadilan ini adalah lembaga hukum.

Ada amanah putusan yang memenangkan perkara mengadili dengan tiga; yang pertama menghukum pihak penggugat,
yang kedua mengerahkan kepada objek sengketa dalam bentuk dan kepada yang berhak apabila kalau perlu dengan alat kekuatan Negara.

Surat eksekusi lahan yang tiga kali tertunda.

Di sini siapa yang menjadi kekuatan negara, yaitu Polri kalau perlu BKO dan TNI.

Di sini sebenarnya kita perlu saling bahu membahu memberi pelayanan terbaik kepada publik, masyarakat tentunya kepada yang memenangkan perkara tersebut.

Jadi artinya kita harus ikhlas dan tampa pamrih karena sudah jelas dalam hukum.

Ini permasalahan yang ada di Makassar, apakah semuanya seperti ini, kami sudah tiga kali turun di lapangan dan jangan lupa bahwa kami hanya membacakan, contohnya ketika kami membacakan, dan ketika ada hadangan, itu tugas siapa sebenarnya, pengadilan bukan yang di maksud namun alat kekuatan negara adalah Polri.

Harus berani permasalahannya di sini, bukan dari pihak pengadilan negeri, apabila ada ruang maka akan dibacakan, akan tetapi kemarin faktanya apa?

Saya sependapat dengan teman-teman tetapi bukan hanya perkara ini saja,

tuturnya.

AKBP Darminto, S.Sos, Kabag Ops Polrestabes Makassar yang di dampingi oleh Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando
mengatakan, ada permohonan dari Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 November 2022 dalam rangka eksekusi.

AKBP Darminto, S.Sos., Kabag Ops Polrestabes Makassar.

Kemudian setelah kita mempelajari perkiraan dari keadaan Intelejen bahwa sebaiknya diundur karena kalau ada apa-apa, berkomunikasi dengan hari ini, jadi kita mencari amannya saja.

Pertama sudah, tetapi karena alasan keamanan maka saya menarik pasukan, yang kedua masih dalam proses, yang ketiga keluar surat permintaan pengadilan ingin kita laksanakan eksekusi, tetapi karena bertepatan dengan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi, jadi sementara kita menunda setelah tanggal 10 Desember 2022.

(tim)
Portal berita bernama regionalsulawesi.id dengan tagline; Tajam Sudut Pandang Dunia